Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Membaca negeri, mendengar rakyat.Pedoman · Koreksi
Membaca negeri, mendengar rakyat.
Ekonomi Rakyat

Pembalut Masih Kena PPN Efektif 11 Persen, Kenapa Belum Dibebaskan Pajaknya?

Sehelai pembalut di atas latar putih
Foto: Linn.KnowSex / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

JAKARTA – Pembalut yang dibeli di warung hingga minimarket masih dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan beban PPN efektifnya setara 11 persen dari harga jual, menurut Kompas.com, CNN Indonesia, dan VIVA.

“Pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” kata Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti kepada Kompas.com.

Gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta
Gedung Direktorat Jenderal Pajak, November 2025. Foto arsip. Foto: Medelam / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Hitungannya begini. Pembalut diperlakukan sebagai barang nonmewah, sehingga tarif PPN 12 persen dikenakan pada dasar pengenaan pajak 11/12 dari harga jual. Hasil akhirnya setara 11 persen dari harga jual, menurut DJP.

Contoh sederhana: bila harga jual sebungkus pembalut Rp22.000 sebelum pajak, PPN yang melekat sekitar Rp2.420. Angka ini hanya ilustrasi hitungan tarif efektif, bukan harga produk tertentu.

Kenapa belum dibebaskan? Menurut DJP, fasilitas pembebasan PPN hanya berlaku untuk jenis barang tertentu yang ditetapkan dalam peraturan, dan pembalut belum termasuk di dalamnya. DJP juga menegaskan pungutan ini bukan pajak khusus atas perempuan atau menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang.

DJP mengakui pembalut penting bagi kesehatan dan kebersihan, dan menyebut setiap usulan perubahan perlu dikaji dengan mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan penerimaan negara.

Tuntutan datang dari kalangan buruh. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta PPN pembalut dihapus. “Pembalut wanita adalah kebutuhan primer, seperti beras dan minyak goreng,” katanya, seperti dikutip CNN Indonesia. Ia menyebut pembalut termasuk dalam komponen kebutuhan hidup layak yang menjadi acuan upah minimum.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyebut pembalut sebagai kebutuhan dasar karena menstruasi bersifat biologis. Ia mengatakan kementeriannya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, menurut Liputan6.

Bagi rumah tangga, pembalut adalah belanja rutin bulanan yang tidak bisa ditunda. Karena itu, keputusan soal pajaknya akan terasa langsung di dompet keluarga.

Yang belum diketahui: pihak mana saja yang terlibat dalam koordinasi Kementerian PPPA, kapan kajian DJP selesai, dan berapa potensi penerimaan negara yang terdampak bila PPN pembalut dihapus.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: Kompas.com, CNN Indonesia, VIVA, Liputan6

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga