Pesangon Kini Wajib Dicadangkan, Bagaimana Nasib Pekerja dan Usaha Kecil?

JAKARTA – Pekerja yang khawatir pesangonnya tak dibayar saat terkena PHK punya harapan baru. Lewat UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha kini wajib menyiapkan dana cadangan pesangon yang disetor ke lembaga pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan hal itu dalam sosialisasi pada Jumat (13/11/2026).
Kewajiban ini diatur di Pasal 253. Menurut Katadata, ayat (1) pasal itu mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja yang di-PHK, sementara ayat (3) menyebut dana tersebut dikelola lembaga pemerintah.
Selama ini, pesangon dibayar dari kas perusahaan saat PHK terjadi. Masalahnya, perusahaan yang sedang terpuruk sering justru tidak punya uang untuk membayar. Dengan dana yang disisihkan lebih awal dan disimpan di luar perusahaan, hak pekerja diharapkan lebih aman.
“Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah,” kata Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, dikutip Liputan6.com. Ia menyebut dana itu tidak boleh dikelola dana pensiun perusahaan maupun DPLK.
Kabar baik bagi pelaku usaha kecil: Pasal 253 ayat (4) membebaskan pengusaha mikro dan kecil dari kewajiban ini, seperti dilaporkan Katadata. Artinya, warung, bengkel, atau usaha rumahan berskala mikro tidak perlu menyetor dana cadangan.

Bagi perusahaan menengah dan besar, waktunya tidak lama. Indah menyebut masa transisi satu tahun, sehingga semua dana pesangon harus sudah diserahkan ke lembaga pengelola paling lambat Oktober 2027.
Perusahaan yang tidak patuh bisa dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan dan penghentian kegiatan usaha, hingga pencabutan izin berusaha. Kepada Waspada, Indah juga menyebut ada sanksi pidana bagi perusahaan yang ingkar membayar pesangon, meski pasalnya belum dirinci dalam pemberitaan.
Untuk dasar hitungnya, Katadata menjelaskan Pasal 234 memakai upah pokok dan tunjangan tetap. Pekerja harian dihitung 30 kali upah sehari, dan pekerja borongan memakai rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir, dengan batas bawah upah minimum.
Yang belum jelas adalah nama lembaga pengelola dan berapa persen dana yang harus disisihkan. Semua itu masih menunggu Peraturan Pemerintah. “Kita tunggu nanti arahan teknisnya,” kata Indah, dikutip Waspada.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: Liputan6.com, Katadata, Waspada
Baca juga

Harga Buyback Emas Antam Anjlok Rp57 Ribu Sepekan, Jual Sekarang atau Tahan?

Harga Asli Pertalite Rp18.102 per Liter, Segini Selisih yang Ditanggung Negara

Goldman Sachs Pangkas Ramalan Harga Emas 2027, Penabung Kecil Perlu Cemas atau Tetap Tenang?
