Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Membaca negeri, mendengar rakyat.Pedoman · Koreksi
Membaca negeri, mendengar rakyat.
Pendidikan

100 Calon Pekerja Migran Madiun Dapat Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Apa Saja Perlindungannya?

MADIUN – Sebanyak 100 calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis pada Sabtu (14/11/2026). Penyerahan berlangsung di gedung CCLE SMK PGRI 1 Mejayan, bersamaan dengan pelepasan pekerja migran dan lokakarya SMK Go Global, menurut detikNews.

Acara itu dihadiri Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho, Sekretaris Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Andie Megantara yang mewakili Menko PM Muhaimin Iskandar, Deputi Kemenko PM Leontinus Alpha Edison, serta Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi.

Pesan utamanya soal jalur resmi. “Pastikan seluruh proses penempatan dilakukan melalui jalur resmi,” kata Agung Nugroho, dikutip detikNews. Purnomo Hadi menambahkan, “Dengan jalur yang resmi, otomatis negara akan memberikan perlindungan.”

Andie Megantara mengingatkan bahwa program SMK Go Global tidak boleh dinilai dari angka keberangkatan semata. “Keberhasilan SMK Go Global tidak cukup diukur dari jumlah yang diberangkatkan,” ujarnya.

Lalu apa saja perlindungannya? Dalam acara itu disebut aturan baru, Peraturan Menteri P2MI Nomor 9 Tahun 2026 tentang Jaminan Sosial PMI, yang memperluas manfaat. Rincian iuran dan manfaat versi aturan baru itu belum dipublikasikan dalam sumber yang dibaca redaksi.

Sebagai gambaran, buku saku PMI terbitan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan aturan sebelumnya mencatat iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Rp37.500 untuk masa sebelum berangkat, dan Rp332.500 untuk masa kerja 24 bulan. Iuran Jaminan Hari Tua bersifat opsional, mulai Rp50.000 per bulan.

Manfaatnya antara lain santunan kematian Rp85 juta plus beasiswa untuk dua anak bila meninggal saat bekerja, santunan cacat total tetap Rp100 juta, biaya perawatan di negara penempatan hingga Rp50 juta, serta Rp25 juta bila gagal berangkat bukan karena kesalahan pekerja. Angka-angka ini bisa berubah mengikuti aturan 2026.

Bagi keluarga calon pekerja migran, pelajaran praktisnya sederhana: pastikan keberangkatan lewat perusahaan penempatan resmi dan kartu BPJS Ketenagakerjaan sudah aktif sebelum berangkat. Jalur tidak resmi membuat pekerja sulit mengklaim perlindungan bila terjadi masalah.

Negara tujuan ke-100 calon pekerja itu dan siapa yang menanggung iurannya belum disebutkan dalam pemberitaan.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: detikNews, Kompas.com, BPJS Ketenagakerjaan – Buku Saku PMI

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga