Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Membaca negeri, mendengar rakyat.Pedoman · Koreksi
Membaca negeri, mendengar rakyat.
Ekonomi Rakyat

Pesangon Kini Wajib Dicadangkan, Bagaimana Nasib Pekerja dan Usaha Kecil?

Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, pihak yang menyosialisasikan kewajiban dana cadangan pesangon
Foto: Medelam / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

JAKARTA – Pekerja yang khawatir pesangonnya tak dibayar saat terkena PHK punya harapan baru. Lewat UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha kini wajib menyiapkan dana cadangan pesangon yang disetor ke lembaga pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan hal itu dalam sosialisasi pada Jumat (13/11/2026).

Kewajiban ini diatur di Pasal 253. Menurut Katadata, ayat (1) pasal itu mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja yang di-PHK, sementara ayat (3) menyebut dana tersebut dikelola lembaga pemerintah.

Selama ini, pesangon dibayar dari kas perusahaan saat PHK terjadi. Masalahnya, perusahaan yang sedang terpuruk sering justru tidak punya uang untuk membayar. Dengan dana yang disisihkan lebih awal dan disimpan di luar perusahaan, hak pekerja diharapkan lebih aman.

“Uangnya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah,” kata Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, dikutip Liputan6.com. Ia menyebut dana itu tidak boleh dikelola dana pensiun perusahaan maupun DPLK.

Kabar baik bagi pelaku usaha kecil: Pasal 253 ayat (4) membebaskan pengusaha mikro dan kecil dari kewajiban ini, seperti dilaporkan Katadata. Artinya, warung, bengkel, atau usaha rumahan berskala mikro tidak perlu menyetor dana cadangan.

Pekerja di pabrik cokelat Monggo, Yogyakarta
Ilustrasi pekerja industri pengolahan. Foto arsip, tidak terkait perusahaan tertentu dalam pemberitaan. Foto: Sekar Kinanthi Kidung Wening / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Bagi perusahaan menengah dan besar, waktunya tidak lama. Indah menyebut masa transisi satu tahun, sehingga semua dana pesangon harus sudah diserahkan ke lembaga pengelola paling lambat Oktober 2027.

Perusahaan yang tidak patuh bisa dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan dan penghentian kegiatan usaha, hingga pencabutan izin berusaha. Kepada Waspada, Indah juga menyebut ada sanksi pidana bagi perusahaan yang ingkar membayar pesangon, meski pasalnya belum dirinci dalam pemberitaan.

Untuk dasar hitungnya, Katadata menjelaskan Pasal 234 memakai upah pokok dan tunjangan tetap. Pekerja harian dihitung 30 kali upah sehari, dan pekerja borongan memakai rata-rata penghasilan 12 bulan terakhir, dengan batas bawah upah minimum.

Yang belum jelas adalah nama lembaga pengelola dan berapa persen dana yang harus disisihkan. Semua itu masih menunggu Peraturan Pemerintah. “Kita tunggu nanti arahan teknisnya,” kata Indah, dikutip Waspada.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: Liputan6.com, Katadata, Waspada

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga