Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Membaca negeri, mendengar rakyat.Pedoman · Koreksi
Membaca negeri, mendengar rakyat.
Nasional

Cuti Bersama Tak Lagi Potong Jatah Cuti, Pekerja Bisa Hemat Berapa Hari?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, pimpinan kementerian yang membidangi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Foto: Kementerian Perdagangan RI / Wikimedia Commons (Domain Publik)

JAKARTA – Pekerja kini punya pegangan baru soal jatah cuti. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026, menyatakan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Bunyinya ada di Pasal 118 ayat (6): bila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, “pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh”. Bunyi pasal ini dikutip sama oleh detikNews, CNN Indonesia, dan Katadata.

Berapa yang bisa dihemat? Hitungannya sederhana. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja menurut Pasal 118 ayat (5). Menurut CNN Indonesia dan Katadata, ada 8 hari cuti bersama pada 2027. Dengan aturan lama, bila semua cuti bersama itu diambil dari jatah cuti, pekerja hanya tersisa 4 hari cuti pribadi.

Dengan aturan baru, 12 hari cuti tahunan tetap utuh meski perusahaan meliburkan pekerja pada 8 hari cuti bersama itu. Artinya, ada selisih hingga 8 hari cuti yang bisa dipakai sesuai kebutuhan sendiri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam kuliah umum di Universitas Andalas
Menaker Yassierli dalam kuliah umum di Universitas Andalas, Januari 2025. Foto arsip, bukan acara terkait UU baru. Foto: Ahsanuz Zikri / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Namun ada catatan penting. Ayat (6) hanya berlaku “dalam hal perusahaan menerapkan” cuti bersama. Perusahaan swasta tetap boleh tidak meliburkan pekerjanya, terutama di sektor yang harus beroperasi setiap hari seperti ritel, transportasi, atau layanan kesehatan.

Selama ini potongan cuti berasal dari SKB tiga menteri. SKB untuk 2026 yang dimuat Setneg menyebut cuti bersama “mengurangi hak cuti tahunan”. Cuti bersama yang tersisa tahun ini adalah 24 Desember 2026, dan belum ada SKB revisi yang menyesuaikannya dengan UU baru.

Sanksi juga belum tegas. Pasal 282 mengancam pidana bagi pemberi kerja yang tidak memberikan cuti sesuai Pasal 118 ayat (1), (2), atau (5), tetapi tidak menyebut ayat (6). Aturan pelaksana UU ini paling lambat terbit satu tahun setelah diundangkan.

Saran untuk pekerja: cek perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, karena ayat (7) menyerahkan teknis cuti tahunan ke dokumen tersebut. Tanyakan ke bagian personalia bagaimana perusahaan akan menghitung cuti bersama mulai sekarang.

Yang belum diketahui: sikap resmi Kementerian Ketenagakerjaan soal cuti bersama 24 Desember 2026, serta apakah aturan ini juga berlaku untuk ASN.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: detikNews, detikFinance, CNN Indonesia, Katadata, DDTC, Setneg

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga