Pembiayaan Tanpa Bunga UMKM dari Kemenko PM: Siapa yang Bisa Dapat dan Bedanya dengan KUR

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong perluasan pembiayaan tanpa bunga UMKM bagi pelaku usaha kecil yang baru tumbuh. Skema ini sedang diuji coba bersama lembaga filantropi, seperti dilaporkan ANTARA pada Minggu (15/11/2026).
Kabar itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, saat kunjungan kerja di Madiun, Jawa Timur.
Pinjaman tanpa bunga ini bukan untuk semua orang. Sasarannya lulusan pendampingan program Perintis Berdaya. “Lembaga filantropi ini membantu lulusan pendampingan Perintis Berdaya melalui pinjaman tanpa bunga,” kata Leontinus seperti dikutip ANTARA.
Perintis Berdaya berjalan dalam tiga tahap: pendampingan dan pelatihan, pembukaan akses usaha, lalu pembiayaan. “Kalau sudah belajar, kita harus membantu dengan memberikan akses,” ujar Leontinus.
Uji coba berlangsung di Bandung, Batu, Malang, dan Aceh. Kemenko PM sebelumnya meluncurkan Perintis Berdaya Connect di Bandung pada Mei 2026, yang fokus pada legalitas usaha, SNI, sertifikat halal, dan HAKI, seperti diberitakan Tribunjabar.id.

Kenapa tanpa bunga? Menurut Kemenko PM, syarat lembaga keuangan komersial kerap menyulitkan usaha yang baru mulai. Pinjaman ini dimaksudkan sebagai jembatan agar pelaku usaha punya rekam jejak sebelum naik ke pembiayaan komersial.
Bandingkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sesuai Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, bunga KUR 6 persen per tahun dengan subsidi APBN, dan pinjaman sampai Rp100 juta tidak boleh dimintai agunan tambahan, seperti dilaporkan InvestorTrust. Pengajuannya juga tidak dipungut biaya dan tidak butuh perantara.
Jadi bedanya jelas: skema Kemenko PM bebas bunga tetapi terbatas untuk peserta pendampingan di daerah uji coba, sedangkan KUR berbunga rendah dan lebih luas jangkauannya.
Yang belum diketahui: besaran plafon pinjaman, nama lembaga filantropi mitra, jumlah penerima, syarat rinci peserta, serta kapan skema ini diperluas ke daerah lain.
Bagi pelaku usaha, langkah paling realistis saat ini adalah memantau informasi resmi Kemenko PM dan berhati-hati terhadap tawaran pinjaman “tanpa bunga” yang tidak jelas asal-usulnya.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: ANTARA, ANTARA Yogyakarta, Tribunjabar.id, InvestorTrust
Baca juga
Pajak UMKM 2026: Tarif 0,5% Berlaku Sampai Kapan dan Siapa yang Masih Boleh Pakai?
CFD Lapak Saudagar Tallo Dibuka, 419 UMKM Dapat Tempat Jualan dan Layanan NIB Gratis

Usaha Kecil-kecilan Perlu Punya NIB? Ini Jawabannya dan Kemudahan Barunya

