Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Membaca negeri, mendengar rakyat.Pedoman · Koreksi
Membaca negeri, mendengar rakyat.
Usaha

Aturan 2026 Menempatkan Perlindungan UMK dalam Perdagangan Digital

Pasar tradisional Kalibaru Wetan, Banyuwangi, 8 Agustus 2014. Foto ilustrasi ekonomi sehari-hari, bukan dokumentasi perdagangan elektronik; berkas diubah ukuran dan dikonversi ke JPEG.
Pasar tradisional Kalibaru Wetan, Banyuwangi, 8 Agustus 2014. Foto ilustrasi ekonomi sehari-hari, bukan dokumentasi perdagangan elektronik; berkas diubah ukuran dan dikonversi ke JPEG. · Foto: Okkisafire, 8 Agustus 2014, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traditional_market_of_Kalibaru_Wetan,_Banyuwangi,_Indonesia_1.jpg

Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 3 Tahun 2026 mengatur pelindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan ditetapkan pada 15 Juni dan diundangkan pada 17 Juni 2026 dalam Berita Negara Nomor 396.

Ruang lingkup judulnya penting: sasaran peraturan adalah usaha mikro dan usaha kecil yang masuk ke perdagangan digital. Kehadiran aturan tidak berarti seluruh persoalan penjual daring selesai, tetapi menyediakan kerangka kebijakan khusus bagi pelaku dengan skala usaha tersebut.

Kementerian UMKM menyebut regulasi diarahkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tujuan lain yang disampaikan adalah memperkuat posisi produk dalam negeri serta memberi kepastian, perlindungan, dan kesempatan bagi usaha untuk tumbuh.

Bagi pelaku usaha, langkah pertama adalah memastikan skala usaha dan dokumen usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjual juga perlu menyimpan catatan transaksi, biaya platform, promosi, pengiriman, retur, dan keluhan. Catatan itu membantu menilai dampak aturan maupun perubahan kebijakan platform pada usaha sendiri.

Pelaku usaha sebaiknya membaca naskah resmi, bukan hanya ringkasan media sosial. Ketentuan teknis, definisi, hak, kewajiban, dan mekanisme tindak lanjut harus dirujuk langsung ke dokumen JDIH. Artikel ini tidak menjanjikan bahwa setiap sengketa akan otomatis selesai atau setiap produk mendapat perlakuan tertentu.

Foto pasar tradisional di Kalibaru Wetan, Banyuwangi, pada 8 Agustus 2014 dipakai sebagai ilustrasi pelaku ekonomi sehari-hari. Gambar itu bukan dokumentasi penjual pada platform digital dan bukan bukti penerapan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.

Sumber: JDIH Kementerian UMKM, Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026, https://jdih.umkm.go.id/doc/detail/emcjyhX9lKCVVG6BoXHWpZIrk1d3fQOonC7wSIrXWv4cjXIeyjP_uKuMmlBU7hPL/peraturan/peratuan-menteri-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-republik-indonesia-nomor-3-tahun-2026-tentang-pelindungan-dan-peneningkatan-daya-saing-usaha-mikro-dan-usaha-kecil-dalam-perdagangan-melalui-sistem-elektronik ; ANTARA, 22 Juni 2026, https://jatim.antaranews.com/berita/1075781/menteri-umkm-terbitkan-aturan-pelindungan-umkm-di-marketplace

Catatan editorial: Artikel merangkum metadata peraturan dan tujuan yang dinyatakan pemerintah tanpa mengarang pasal teknis yang tidak dikutip. Foto adalah ilustrasi pasar fisik, bukan dokumentasi perdagangan elektronik; berkas hanya diubah ukuran dan dikonversi ke JPEG.

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga