Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Membaca negeri, mendengar rakyat.Pedoman · Koreksi
Membaca negeri, mendengar rakyat.
Usaha

Potongan Pajak 0,5% di Marketplace Bisa Dihindari, Ini Syarat untuk Omzet di Bawah Rp500 Juta

JAKARTA – Pedagang online beromzet kecil masih bisa terhindar dari potongan pajak 0,5% di marketplace. Syaratnya, penjual orang pribadi menyerahkan surat pernyataan bermeterai bahwa omzet setahunnya belum melewati Rp500 juta. Ketentuan ini diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025 dan kembali disosialisasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sejak 1 Agustus 2026, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ditunjuk memungut PPh Pasal 22 dari pedagang di platformnya. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan ini bukan pajak baru. “Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil,” katanya, seperti dikutip Bisnis.com.

Besaran pungutannya 0,5% dari nilai transaksi bruto di invoice, sebelum dikurangi diskon dan tidak termasuk PPN. Bagi UMKM yang memakai PPh final 0,5%, potongan ini otomatis dihitung sebagai pelunasan pajak finalnya, menurut artikel di laman DJP.

Caranya sederhana. Buat satu surat pernyataan memakai NPWP atau NIK, tanda tangani di atas meterai Rp10.000, lalu unggah lewat fitur yang disediakan marketplace. Satu surat bisa dipakai untuk semua akun dan semua marketplace tempat Anda berjualan.

Pedagang di pasar, ilustrasi pelaku UMKM
Ilustrasi pedagang di Pasar Johar, Semarang. Foto arsip. Foto: Bahnfrend / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Yang sering terlewat, batas Rp500 juta dihitung dari total omzet setahun, termasuk penjualan di toko fisik. Jika di tengah tahun omzet melewati batas itu, penjual wajib menyerahkan surat pernyataan baru paling lambat akhir bulan saat batas terlampaui. Marketplace lalu mulai memungut pajak sejak bulan berikutnya.

Simpan invoice dari marketplace. Dokumen ini kini dipersamakan dengan bukti pungut PPh Pasal 22 dan datanya bisa dilihat di akun Coretax. Kewajiban lapor SPT Tahunan tetap berjalan.

Selain soal pajak, pelaku usaha mikro dan kecil juga bisa mengajukan potongan biaya layanan platform minimal 50% yang berlaku sejak 25 Oktober 2026. Menurut DDTCNews, pengajuannya lewat aplikasi Sapa UMKM, dan platform memverifikasi paling lama 10 hari kalender.

Yang belum diketahui, DJP belum merilis data berapa banyak pedagang yang sudah menyerahkan surat pernyataan sejak aturan berlaku. Format surat juga bisa berbeda di tiap marketplace, jadi cek panduan di aplikasi masing-masing.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Bisnis.com, DDTCNews

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga