ASEAN DEFA Dijadwalkan Diteken Hari Ini, Apa Untungnya bagi UMKM Indonesia?

MANILA – Indonesia dijadwalkan meneken ASEAN Digital Economy Framework Agreement (ASEAN DEFA) bersama 10 negara anggota ASEAN lain di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Indonesia, seperti dilaporkan ANTARA dan CNN Indonesia.
DEFA disebut sebagai kerangka ekonomi digital menyeluruh pertama di kawasan. Tujuannya menyelaraskan aturan digital antarnegara agar transaksi lintas batas makin mudah. Perundingannya dimulai pada 2023 saat Indonesia memegang keketuaan ASEAN.
Cakupannya meliputi infrastruktur dan talenta digital, perdagangan digital lintas batas, interoperabilitas sistem pembayaran, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, keamanan siber, serta arus data lintas negara yang tepercaya.
“Penandatanganan ASEAN DEFA menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital ASEAN semakin inklusif,” kata Airlangga, dikutip ANTARA.

Bagi UMKM, peluang yang paling dekat adalah kemudahan berjualan ke luar negeri secara daring. Sistem pembayaran yang saling terhubung dan transaksi elektronik yang lebih sederhana membuka jalan menjangkau konsumen di kawasan berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa, menurut CNN Indonesia.
“UKM itu mendapatkan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi,” kata Direktur Perundingan ASEAN Kemendag Nugraheni Prasetya Hastuti pada Oktober lalu, dikutip ANTARA. Ia juga mengingatkan kesiapan teknologi, SDM, dan akses pembiayaan pelaku usaha masih menjadi tantangan.
Taruhannya besar. Studi Boston Consulting Group memperkirakan nilai ekonomi digital ASEAN bisa naik dari sekitar 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030 bila DEFA diterapkan penuh. Nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sendiri mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025.
Namun, manfaatnya tidak instan. DEFA baru berlaku 180 hari setelah negara anggota terakhir menandatangani, lalu Indonesia masih harus meratifikasinya. Perjanjian ini akan menggantikan Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang disahkan lewat UU Nomor 4 Tahun 2021.
Yang belum diumumkan adalah kapan ratifikasi rampung dan program pendampingan apa yang disiapkan pemerintah agar UMKM siap memanfaatkan aturan baru ini. Hingga naskah ini disusun, rincian hasil penandatanganan di Manila juga belum dirilis.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: ANTARA, CNN Indonesia, ANTARA English, ANTARA
Baca juga
20 Produk UMKM Masuk Indogrosir Lewat Kurasi Kemendag, Bagaimana Cara Ikut Berikutnya?
Pajak UMKM 2026: Tarif 0,5% Berlaku Sampai Kapan dan Siapa yang Masih Boleh Pakai?
CFD Lapak Saudagar Tallo Dibuka, 419 UMKM Dapat Tempat Jualan dan Layanan NIB Gratis
