Direktorat Jenderal Pajak Kembalikan Rp7,14 Triliun ke 125.375 UMKM, Pencairan Kini Hampir Dua Kali Lipat

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembalikan kelebihan bayar pajak atau restitusi senilai Rp7,14 triliun kepada 125.375 wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga akhir Oktober 2026. Angka itu disampaikan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026), seperti dilaporkan detikFinance, Kontan, dan ANTARA.
Pencairan untuk UMKM dipercepat dalam dua bulan terakhir. Menurut Kontan, rata-rata restitusi UMKM pada September-Oktober 2026 mencapai Rp604,91 miliar per bulan, naik 86,5 persen dari rata-rata Mei-Agustus sebesar Rp324,33 miliar per bulan. “Jadi hampir double (pencairannya),” kata Bimo.
Percepatan itu, menurut Bimo, merupakan arahan pemerintah. “Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya,” ujarnya, dikutip detikFinance.

Industri padat karya juga kebagian. Sebanyak 2.767 wajib pajak padat karya menerima restitusi Rp4,9 triliun, atau 92,1 persen dari total permohonan. Sisanya sekitar Rp418 miliar dijadwalkan cair pada November-Desember 2026.
Secara keseluruhan, restitusi pajak yang sudah dicairkan hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp208,68 triliun, naik 5,02 persen dibanding posisi September sebesar Rp198,71 triliun.
Meski dipercepat, DJP menegaskan pengawasan tetap berjalan. “Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko,” kata Bimo.
Pejabat DJP lain, Endro Tribudi Setijanto, sebelumnya menjelaskan alasan percepatan kepada DDTCNews. Menurutnya, pelaku usaha kecil dianggap paling terdampak tekanan ekonomi. Ia juga menyebut restitusi pada dasarnya adalah mengembalikan uang yang bukan hak negara.
Bagi pelaku usaha, uang restitusi berarti tambahan modal kerja yang kembali ke kas usaha. Bila dihitung kasar, rata-rata restitusi per wajib pajak UMKM sekitar Rp57 juta, meski nilai per penerima bisa sangat beragam.
Yang belum dijelaskan DJP adalah jenis pajak yang paling banyak dikembalikan kepada UMKM, serta berapa permohonan UMKM yang masih menunggu proses. Pelaku usaha yang merasa punya kelebihan bayar pajak dapat menanyakan prosedurnya ke kantor pelayanan pajak terdekat atau kanal resmi DJP.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: detikFinance, Kontan, ANTARA, DDTCNews
Baca juga
20 Produk UMKM Masuk Indogrosir Lewat Kurasi Kemendag, Bagaimana Cara Ikut Berikutnya?
Pajak UMKM 2026: Tarif 0,5% Berlaku Sampai Kapan dan Siapa yang Masih Boleh Pakai?
CFD Lapak Saudagar Tallo Dibuka, 419 UMKM Dapat Tempat Jualan dan Layanan NIB Gratis
