Usaha Kecil-kecilan Perlu Punya NIB? Ini Jawabannya dan Kemudahan Barunya

SEMARANG – Pertanyaan ini sering muncul dari pelaku usaha rumahan dan warung: usaha masih kecil, apakah perlu repot mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB)? Jawaban singkatnya, NIB adalah identitas legal usaha yang membuka banyak pintu, dan pemerintah sedang mempermudah pengurusannya untuk usaha mikro.
Skala masalahnya besar. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, dikutip detikFinance, menyebut sekitar 40 juta pelaku usaha mikro diperkirakan belum memiliki NIB. NIB yang sudah terbit sekitar 15,2 juta, dengan 14,9 juta di antaranya usaha mikro, sementara potensi usaha mikro diperkirakan sekitar 56 juta.
Di Jawa Tengah saja, Jatengnews.id mencatat ada sekitar 4,2 juta unit UMKM di 35 kabupaten dan kota, dan hampir 98 persen masih berskala mikro.
Lalu apa untungnya? Menurut Todotua, legalitas membuat program pemerintah lebih mudah tersalurkan. “Kalau pelaku usaha ini sudah bisa menjadi legal dan berstatus hukum dan memiliki perizinan yang jelas, nah itu makanya juga adanya program-program pemerintah yang ada di Kemenko UMKM juga penyalurannya juga bisa lebih cepat dan lebih terukur,” katanya kepada detikFinance.

Akses pembiayaan juga terkait. Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko, dikutip Jatengnews.id, menyebut KUR berbunga rendah sudah membantu banyak pelaku usaha, tetapi masih ada yang kesulitan memenuhi persyaratan administrasi. Kelengkapan legalitas seperti NIB menjadi salah satu bekal untuk itu.
Kendala yang sering dikeluhkan adalah izin lokasi atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Menurut detikFinance, prosesnya selama ini memakan waktu karena syarat teknisnya, sehingga NIB terlambat terbit.
Kabar baiknya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang penerbitan PKKPR darat bagi usaha mikro, sehingga usaha mikro bisa mengurusnya dengan mekanisme lebih mudah. Todotua menyebut surat edaran itu akan ditingkatkan menjadi peraturan menteri.
NIB diurus melalui sistem Online Single Submission (OSS) milik pemerintah. Siapkan data diri, jenis kegiatan usaha, dan alamat usaha. Waspadai pihak yang menawarkan jasa pengurusan dengan meminta data pribadi berlebihan.
Yang belum jelas dari sumber yang dirujuk adalah kapan peraturan menteri pengganti surat edaran itu terbit, serta berapa UMKM Jateng yang sudah memiliki NIB hingga November 2026.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: detikFinance, Jatengnews.id
Baca juga
Pajak UMKM 2026: Tarif 0,5% Berlaku Sampai Kapan dan Siapa yang Masih Boleh Pakai?
CFD Lapak Saudagar Tallo Dibuka, 419 UMKM Dapat Tempat Jualan dan Layanan NIB Gratis

Pembiayaan Tanpa Bunga UMKM dari Kemenko PM: Siapa yang Bisa Dapat dan Bedanya dengan KUR

