Pajak UMKM 2026: Tarif 0,5% Berlaku Sampai Kapan dan Siapa yang Masih Boleh Pakai?
JAKARTA – Pertanyaan yang kerap muncul dari pelaku usaha kecil: berapa tarif pajak UMKM, dan sampai kapan tarif final 0,5 persen boleh dipakai? Jawabannya kini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah PP 55/2022. Tarifnya tetap 0,5 persen dari omzet, tetapi siapa yang berhak dan berapa lama ikut berubah.
Menurut artikel di situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PP 20/2026 ditetapkan dan berlaku pada 22 April 2026. Tarif PPh final 0,5 persen berlaku bagi usaha dengan peredaran bruto atau omzet paling banyak Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, seperti juga dilaporkan detikFinance dan Katadata.
Siapa yang masih boleh memakai? Ada tiga: wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan (PT yang didirikan satu orang), dan koperasi dalam negeri. CV, firma, PT biasa, serta BUMDes yang baru terdaftar tidak lagi bisa memakai tarif 0,5 persen dan beralih ke tarif umum PPh badan, menurut tulisan pegawai DJP di pajak.go.id.
Lalu sampai kapan? Katadata, merangkum lima poin dari DJP, menulis bahwa orang pribadi dan perseroan perorangan yang memenuhi syarat bisa memakai tarif 0,5 persen tanpa batas waktu. Koperasi diberi jangka empat tahun sejak terdaftar. Wajib pajak yang sudah memakai tarif ini sebelum PP 20/2026 berlaku tetap bisa menggunakannya sampai fasilitasnya berakhir.
Kabar baik bagi usaha mikro: omzet sampai Rp500 juta setahun bagi orang pribadi tetap tidak kena pajak. DDTCNews menjelaskan ketentuan ini berasal dari UU PPh dan tidak diubah PP 20/2026. Contohnya, bila omzet setahun Rp700 juta, yang dikenai tarif 0,5 persen hanya Rp200 juta, atau pajaknya sekitar Rp1 juta.
Kewajiban menyetor baru muncul pada bulan ketika omzet kumulatif melewati Rp500 juta, dan setoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, tulis DDTCNews.

Ada pengecualian yang perlu dicek. Penghasilan dari pekerjaan bebas tidak bisa memakai tarif 0,5 persen. Katadata menyebut contohnya dokter, pengacara, akuntan, konsultan, notaris, hingga kreator konten seperti influencer, selebgram, blogger, dan vlogger. Omzet suami-istri dan perseroan perorangan milik mereka juga bisa digabung dalam kondisi tertentu saat menghitung batas Rp4,8 miliar.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut aturan ini sebagai perbaikan. “PP Nomor 20 Tahun 2026 ini hadir sebagai penyempurnaan agar dukungan pemerintah semakin adil dan tepat sasaran,” katanya, seperti dikutip Katadata.
Bagi CV dan PT yang harus beralih, DJP menekankan pajak dihitung dari laba bersih setelah biaya usaha, bukan dari omzet, sehingga peralihan tidak otomatis menambah beban, menurut Katadata. Dampaknya bagi tiap usaha belum bisa dipastikan dan bergantung pada pembukuannya.
Hingga pertengahan November 2026, sumber yang dibaca tidak mencatat perubahan lanjutan atas PP 20/2026. Untuk kasus khusus, pelaku usaha sebaiknya bertanya ke kantor pajak terdekat atau kanal resmi DJP.
Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), DDTCNews, Katadata, Katadata, detikFinance, Wikimedia Commons – Gedung Dirjen Pajak
Baca juga
CFD Lapak Saudagar Tallo Dibuka, 419 UMKM Dapat Tempat Jualan dan Layanan NIB Gratis

Pembiayaan Tanpa Bunga UMKM dari Kemenko PM: Siapa yang Bisa Dapat dan Bedanya dengan KUR

Usaha Kecil-kecilan Perlu Punya NIB? Ini Jawabannya dan Kemudahan Barunya

