Langsung ke isi
Senin, 16 November 2026 · Membaca negeri, mendengar rakyat.Pedoman · Koreksi
Membaca negeri, mendengar rakyat.
Usaha

200.815 UMKM Jateng Kantongi Sertifikat Halal Gratis, Bagaimana dengan Sisanya?

Pasar Johar Semarang, pusat dagang UMKM Jawa Tengah (ilustrasi sertifikat halal UMKM)
Foto: Bahnfrend / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

SEMARANG – Sebanyak 200.815 pelaku UMKM di Jawa Tengah sudah mengantongi sertifikat halal UMKM Jawa Tengah lewat program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Angka itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Sabtu (7/11/2026), seperti dilaporkan CNN Indonesia dan Harian Jogja.

Pernyataan itu muncul dalam Workshop Pengembangan Ekosistem Halal di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut melibatkan BPJPH, lembaga pemeriksa halal, dan lembaga pendamping proses produk halal.

Jumlah itu terlihat besar, tetapi masih kecil dibanding total UMKM di provinsi tersebut yang mencapai sekitar 4,2 juta. Jatengnews menghitung capaiannya baru sekitar 5 persen.

Bagi pelaku usaha kecil, kabar baiknya ada pada biaya. Program Sehati disebut gratis, sehingga pedagang makanan, minuman, dan produk olahan bisa mengurus sertifikat tanpa merogoh kocek untuk biaya sertifikasi.

Taj Yasin menegaskan sertifikat bukan sekadar urusan administrasi. “Sertifikat halal tidak boleh sekadar menjadi dokumen perizinan,” katanya, seperti dikutip CNN Indonesia. Ia meminta pengawasan berkala agar proses produksi tetap konsisten setelah sertifikat terbit.

Pedagang di Pasar Johar Semarang
Ilustrasi pedagang di Pasar Johar, Semarang. Foto arsip. Foto: Bahnfrend / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Pemprov juga mengaitkan sertifikasi halal dengan pariwisata ramah muslim, yang menjadi arah pembangunan Jawa Tengah pada 2027. Pengelola destinasi didorong menyediakan pusat kuliner atau lapak makanan bersertifikat halal di objek wisata, hotel, maupun wisata alam. Taj Yasin menyebut penguatan ekosistem halal tidak berarti membatasi produk nonhalal.

Dari DPRD, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko meminta akses Sehati diperluas sampai desa dan kelurahan. “Pelaku UMKM harus melihat sertifikasi halal sebagai investasi untuk mengembangkan usaha,” ujarnya, seperti dikutip Jatengnews. Ia juga meminta pendampingan diperkuat bagi pelaku usaha yang kesulitan memahami syarat dan mengurus dokumen.

Untuk pelaku UMKM yang belum punya sertifikat, langkah paling aman adalah menanyakan jadwal dan kuota Sehati ke dinas koperasi dan UMKM setempat atau pendamping proses produk halal di daerah, serta menyiapkan informasi produk yang jelas.

Yang belum diketahui, laporan yang ada belum merinci syarat lengkap, tahapan pendaftaran, kuota, maupun batas waktu program Sehati berikutnya di Jawa Tengah. Target jumlah UMKM bersertifikat untuk 2027 juga belum disebutkan.

Catatan redaksi: disusun dari sumber yang disebutkan; foto arsip bukan dokumentasi peristiwa terbaru.

Sumber: CNN Indonesia, Harian Jogja, Jatengnews.id

Bagikan berita ini
WhatsApp
Ada yang keliru di berita ini? Kirim koreksi lewat halaman Koreksi. Kami memperbaiki dan mencatat setiap koreksi.

Baca juga